nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyampaikan bahwa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat alokasi sebesar Rp147 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata yang saat ini belum mampu digunakan oleh daerah akan dikonversi menjadi hibah sehingga dapat memacu wisatawan dengan dana tersebut.

“Jadi ini yang paket dari fiskal adalah pertama tadi adalah kartu sembako dinaikkan, kedua adalah untuk tourism wisman dan wisatawan dalam negeri,” ujar Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Paket ketiga, menurut Menkeu, terkait perumahan. Sedangkan kebijakan fiskal keempat, lanjut Menkeu, untuk hotel dan restoran selama 6 bulan tidak dipungut pajak daerah dalam bentuk pajak restoran hotel dan daerah akan diberikan kompensasi untuk membayar pajak daerahnya yang tidak dibayarkan 6 bulan tersebut.

“Kita berharap ini akan bisa men-stimulate daerah-daerah pariwisata dan meningkatkan daerah pariwisata serta kegiatan ekonomi masyarakat,” sambungnya. Antisipasi dan stimulus fiskal bisa diberikan, menurut Menkeu, karena di dalam APBN 2020 tersedia pos cadangan dari bendahara umum negara yang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak terencana seperti yang terjadi sekarang ini untuk antisipasi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia.

• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit

“Sehingga kita selalu bisa apakah untuk bencana apakah untuk merespons kondisi yang terjadi,” ujarnya.

Alokasi ke Daerah

Pada bagian lain wawancaranya, Menkeu menyampaikan bahwa keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu juga diatur dalam hubungan keuangan pusat-daerah diatur dalam Undang-Undang. “Jadi kalau transfer ke daerah terutama untuk dana alokasi umum itu sifatnya adalah grant, block grant langsung kepada daerah. memang otomatis begitu dia masuk ke daerah ya dia sudah di dalam kewenangan pemerintah daerah,” tambahnya.

Mungkin tidak hanya bentuk disiplin mengenai time value money, sambung Menkeu, tapi juga dari sisi kemampuan dari daerah menggunakan transfer tersebut. “Karena secara nasional PAD itu hanya sekitar 20% jadi 80% itu dari transfer pusat secara nasional ya, mungkin ada beberapa daerah yang lebih besar PAD-nya,” katanya.

Kalau sudah tranfer dari pusat ke daerah yang ternyata tidak dijadikan kegiatan, lanjut Menkeu, itu menjadi suatu waste atau sesuatu yang mestinya sangat tidak optimal. Untuk transfer yang lain, tambah Menkeu,

DAK itu pencairan akan sangat tergantung pada pelaksanaan, ini biasanya sudah disiplin. “Yang tidak mudah itu DAU, DBA, dana desa, itu semuanya dalam bentuk formula-formula yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi itu mungkin yang harus kita lihat caranya untuk pemanfaatannya,” ujar Menkeu.

Instrumen fiskal yang digunakan kali ini, menurut Menkeu, bersama-sama dengan instrumen moneter yang sudah Gubernur Bank Indonesia sampaikan minggu lalu dengan penurunan suku bunga dan langkah-langkah untuk relaksasi likuiditas. “Kita akan melakukan supaya dalam rangka instrumen fiskal ini pertama adalah untuk mendukung konsumsi investasi dan mendorong untuk sektor pariwisata, itu yang sangat terkena tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujarnya. (p/ab)